Oleh : Zakiyul Fuad
Beberapa hari yang lalu, penulis melihat kantor-kantor kecamatan di Balikpapan ramai dikunjungi orang. Bukan puluhan atau ratusan, tapi mungkin dalam hitungan ribuan. Semuanya mengantri dengan sabar untuk mendapatkan giliran berfoto. Tidak ada yang aneh dengan kegiatan tersebut. Namun penulis cukup terhenyak ketika mengetahui, mereka berfoto untuk memperoleh kartu Keluarga Miskin (Gakin).
Yang cukup mengherankan, mayoritas di antaranya bisa dikatakan dalam usia produktif, bahkan ada yang memiliki kalung emas (mungkin imitasi?), motor (pinjaman?), hand phone, dan lain sebagainya. Salah seorang pengantri yang sempat penulis sambangi mengatakan, dengan kartu Gakin mereka bisa memperoleh fasilitas kesehatan, pendidikan gratis plus santunan lainnya. (Walaupun dengan label Keluarga Miskin).
Patut kita hargai itikad pemerintah kota Balikpapan untuk memberikan keringanan kepada warganya. Dengan jumlah penduduk mencapai 500.000-an, hampir 10% di antaranya berada dibawah garis kemiskinan. Wajar jika pemerintah memberikan fasilitas penunjang yang mempermudah mereka menjalani kehidupan di Balikpapan. Namun, ibarat memberikan umpan tanpa kail, bukankah sia-sia belaka?
Miskin Mental
Memberi memang perbuatan yang mulia. Agama kita pun memberikan tempat terhormat pada para pemberi atau penderma. ”Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah,” kata Rasul. Banyak orang yang menjadikan sedekah atau derma sebagai jimat keberuntungan atau pesugihan yang diridhoi Allah SWT. Mereka percaya, dengan sedekah itulah jabatan dan kekayaannya terjaga.
Maka, kita pun bisa melihat, para politisi ataupun pejabat membuka pintu rumahnya untuk membagi-bagikan amplop uang pada orang-orang miskin. Lalu orang-orang pun berkerumun menyerbu rumahnya, dan menyebutnya dermawan. Orang-orang itupun berdesakan, saling dorong, bahkan ada yang tewas hanya untuk amplop yang isinya tak seberapa.
Kita kadang menikmati kerumunan seperti itu. Saat pembagian zakat fitrah, dan hewan kurban, kita melihat kerumunan orang yang memamerkan pakaian terburuknya, ekspresi wajah memelas, juga dengan tangan-tangan menengadah. Hal yang sama pun terlihat pada kerumunan warga yang menanti giliran berfoto untuk mendapatkan kartu Gakin tersebut.
Penulis menilai, kebanyakan mereka yang berdesakan itu tak hanya miskin materi, namun juga miskin mental. Kemiskinan jenis ini jauh lebih parah, karena sebanyak apapun harta yang dimiliki, ia tetap merasa miskin. Kemiskinan mental seperti itu bukan lagi hanya pada pribadi-pribadi, melainkan telah terakumulasi memasyarakat, membudaya bahkan menjadi prilaku negara.
Advokasi Mental
Melambungnya harga-harga di pasaran memang membanting kehidupan orang bawah. Wajar bila mereka layak mendapat ”kompensasi”. Yang menjadi soal, dalam wujud apa kompensasi itu diberikan. Akan lebih produktif jika diberikan dalam bentuk modal usaha ataupun training (pelatihan) usaha mandiri. Prioritasnya terletak pada advokasi mental. Tujuannya adalah membentuk pribadi-pribadi kuat, tahan banting, dan mampu menaklukkan kemiskinan.
Untuk hal ini, pemerintah Balikpapan perlu memberikan shock therapy kepada warga miskin tersebut. Di antaranya dengan mendata ulang warga yang betul-betul berada di garis kemiskinan, dan menjerat secara hukum warga yang pura-pura miskin. Jadi secara psikologis, tinggal bagaimana individu-individu tersebut menyikapi kemiskinannya, apakah bangga menjadi Gakin ataukah malu.
Kedermawanan adalah hal yang baik. Namun bentuk kedermawanan yang tidak tepat justru dapat menimbulkan akibat panjang. Antri mengular untuk menjadi warga miskin, atau berdemo jika namanya dicoret sebagai Gakin.
Konstitusi kita memang mengamanatkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kenyataannya ”kemiskinan dan keterlantaranlah” yang dipelihara oleh negara. Bahkan wakil rakyat dan rakyat sama-sama merasa pantas menjadi warga miskin. Miskin materi jelas obatnya, namun miskin mental belum ada obatnya. Kapan bangsa ini bisa bangkit?
*) Pengamat Sosial,
Tinggal di Balikpapan
