IDC FM

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

PPU – Kapolres PPU AKBP Sugeng Utomo mengaku belum dapat memproses Kepala Desa Girimukti, pelaku pengrusakan di Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD ) Girimukti. Menurut sugeng, sesuai... | IDCFM News | Tenggarong -Sejumlah LSM di Kabupaten Kukar, menyampaikan penolakan terhadap rencana penambahan rumah dinas anggota DPRD Kabupaten Kukar, yang dianggarkan pada tahun ini. Salah seorang... | IDCFM News | Tenggarong -Lembaga Anti Korupsi Kabupaten Kukar mendatangi Kepolisian Resor Kabupaten Kukar, untuk mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal di Perusahaan Daerah... | IDCFM News | PPU – Pimpinan Puskesmas Desa Sebakung Jaya Kecamatan Babulu Kabupaten PPU, Akbar Abadi menyatakan wilayah Sebakung Jaya dalam kondisi siaga dengan ditemukannya 3 warga positif terjangkit... | IDCFM News | PPU – Imam Ghazali (66) Warga Desa Sebakung Jaya RT 03 Kecamatan Babulu, Kabupaten PPU positif terjangkit penyakit kaki gajah selama sekitar 20 tahun. Menurut Imam, penyakit yang... | IDCFM News |

Raperda CSR Disiapkan Diajukan April Ini

Balikpapan - Bagian Hukum Pemkot Balikpapan menargetkan, penyelesaian draft peraturan walikota tentang aturan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial, pada April ini.

Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Balikpapan, Daud Pirade mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan pembuatan draft perwali tersebut, dan tinggal diserahkan ke Walikota Balikpapan.

Menurut Daud, Draft Peraturan Walikkota itu mengenai mekanisme pemberian bansos dan pertanggungjawabannya, termasuk kategori penerima bantuan sosial.

Diantaranya, tempat ibadah dan organisasi kemasyaratan pemuda, juga harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan telah terdaftar, di kantor kesatuan bangsa dan politik.

Daud menambahkan, untuk sementara pihaknya masih menunda pencairan dana bansos, sebelum mendapatkan persetujuan dari walikota. draft peraturan walikota ini akan diserahkan ke DPRD Balikpapan untuk ditetapkan melalui sidang paripurna.

(zhaki fuad/na)

KPB Tangani 234 Kasus KDRT

Balikpapan - Hingga Maret 2012, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani Koalisi Perempuan Balikpapan, sudah mencapai 234 kasus.

Sekretaris KPB Balikpapan Sri Juliarti mengatakan, data tersebut merupakan akumulasi kasus dalam 4 tahun terakhir, di mana 60 persen di antaranya terselesaikan melalui jalur mediasi.

Adapun di tahun 2011, lanjutnya, terdapat 43 kasus KDRT atau mengalami penurunan dibanding 66 kasus yang ditangani KPB sepanjang tahun 2009.

menurut sri, di tahun ini pihaknya mengajukan dana operasional KPB sebesar Rp 400 juta, untuk pendampingan, pemeriksaan kesehatan dan pelatihan keterampilan terhadap korban KPB.

Sri menambahkan, sejak 2010 KPB fungsi KPB bukan hanya menangani kasus kdrt, namun juga kasus kekerasan terhadap anak yang berjumlah 77 kasus, perdagangan orang 21 kasus, janji palsu 10 kasus dan nikah siri 13 kasus.

(zhaki fuad/na)

40 Persen Perusahaan Belum Terapkan UMK

Balikpapan – Wakil Ketua DPRD Balikpapan Wahyu Hartono mengungkapkan sekitar 40 persen perusahaan di Balikpapan, masih belum menerapkan standar Upah Minum Kota (UMK) yang telah ditetapkan.

Menurut Wahyu, pelanggaran itu banyak terjadi pada perusahaan berskala kecil, yang bergerak dalam bidang pertokoaan.

Sejumlah perusahaan tersebut, belum bisa memenuhi standar pembayaran UMK, karena kemampuan pendapatan masih belum bisa memenuhi standar upah yang telah ditetapkan.

Wahyu menjelaskan, pihaknya sampai saat ini masih menjadwalkan untuk menggelar rapat koordinasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan, terkait penertiban standarisasi penerapan umk di Balikpapan.

 (muhammad maulana/na)

Pengawasan Tenaga Asing Diperketat

Balikpapan – Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan berencana melakukan peningkatan pengawasan keberadaan pekerja asing di Balikpapan.

Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan I Ketut Rasna menjelaskan, hal itu dilakukan terkait jumlah tenaga kerja asing yang terus meningkat.

menurut ketut, pihaknya akan meningkatkan pengawasan dengan menambah jadwal pemeriksaan ke tiap perusahaan. dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.

hal itu bertujuan untuk memaksimal aturan kewajiban bagi pekerja asing untuk mengurus kartu tanda pendukan sesuai dengan peraturan daerah tentang warga negara asing .

Ketut menambahkan, berdasarkan laporan diterimanya, jumlah pekerja asing di balikpapan, hingga tahun 2011 ini tercatat mencapai 508 orang. Meningkatkan dibandingkan tahun 2010 lalu, yang hanya mencapai 408 orang.

(muhammad maulana/na)

Balikpapan Ajukan Pengadaan CPNSD

Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan hingga saat ini masih menunggu kepastian untuk rencana pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada tahun 2012 ini.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan Muhammad Noor mengatakan, pihaknya sudah membuat pengajuan ke Pemerintah Pusat terkait rencana kebutuhan CPSD pada tahun 2012 ini, dengan jumlah mencapai 300 orang.

Namun menurut Muhammad Noor, belum ada jawaban yang pasti dari Pemerintah Pusat terkait pengajuan tersebut.

Menurut Muhammad Noor , bidang yang paling banyak dibutuhkan untuk CPNSD pada tahun 2012 ini, yakni untuk bidang kesehatan, pendidikan dan tenaga teknis.

 (muhammad maulana/na)

Page 1 of 370

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Banner
Banner
You are here: Berita Kota Balikpapan